• Jelajahi

    Copyright © Pantinews.com - Menyajikan Berita Terbaru
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Soal Pembakaran Bendera Partai, PDI-P Singgung Peristiwa Kudatuli 1966

    Pantinews.com
    26/06/20, 13:27 WIB Last Updated 2020-06-26T06:27:24Z
    Soal Pembakaran Bendera Partai, PDI-P Singgung Peristiwa Kudatuli 1966

    Pantinews.com | Jakarta, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengulas peristiwa kerusuhan 27 Juli atau Kudatuli 1966 dalam merespons pembakaran bendera partai saat aksi unjuk rasa penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020). 

    Menurut Hasto, kala itu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri gigih menempuh jalur hukum atas serangan yang dihadapi partai. "Saya teringat ketika konsolidasi dilakukan pasca-peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996. 

    Saat itu ada yang mengusulkan untuk melakukan perlawanan terhadap rezim. Namun, Ibu Megawati Soekarnoputri mengambil langkah yang mengejutkan, yakni membentuk Tim Pembela Demokrasi dan melakukan gugatan di lebih dari 267 kabupaten kota," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2020). 

    Kerusuhan 27 Juli Atas dasar itu, menurut dia, PDI-P akan menempuh cara serupa terkait pembakaran bendera partai, yakni dengan memilih jalan hukum untuk menyelesaikannya. Sebab, menurut Hasto, penyerangan terhadap PDI-P artinya menganggu pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

    "Serangan ke PDI Perjuangan punya tujuan lebih jauh, mengganggu pemerintahan Pak Jokowi. Untuk itu PDI Perjuangan menegaskan bahwa dialog dan musyawarah kita ke depankan, namun jangan uji kesabaran revolusioner kami," ucap dia.  

    Hasto kemudian menegaskan, PDI-P senantiasa membangun kebaikan dan optisime. Ia juga menyatakan prioritas partai saat ini yaitu membantu penanganan Covid-19. 

    Terkait peristiwa pembakaran bendera partai ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat perintah harian kepada seluruh kader. 

    Megawati mengeluarkan surat perintah harian itu pada Kamis (25/6/2020). kompas

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Hukum

    +